Hal itu dikatakan Kasi Penempatan, Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau BP3TKI Jawa Tengah, Pujiyono.
"Ada satu program di Malaysia untuk tenaga kerja formal yaitu Industrial Electronic Code of Conduct. Perusahaan elektronika di sana mensubsidi seluruh kebutuhan TKI, bukan sistem potong gaji," jelasnya.
Ia menyebut program tersebut untuk pekerja pabrik beberapa perusahaan elektronik bukan asisten rumah tangga.
Pihak perusahaan menanggung semua biaya TKI mulai dari pelatihan, paspor hingga, cek kesehatan.
Puji menyatakan kebutuhan tenaga kerja formal memang selalu meningkat tiap tahun.
Selain pekerja pabrik, beberapa negara juga membutuhkan perawat semisal di Jepang.
"Tapi harus sesuai standar. Kalau belum nanti ada program upgrading skill," ujarnya.
Saat ini Malaysia masih jadi daya tarik untuk para TKI. Walaupun dari sisi gaji masih jauh dibanding Korea dan Jepang, tapi menarik untuk pemula yang baru bekerja.
Puji berharap pemerintah daerah mendukung dengan mempersiapkan tenaga kerja terampil melalui BLK, untuk memenuhi kebutuhan TKI formal.
Trias Basae, staf operasional PT Karya Tama Mitra Sejati membenarkan program TKI gratis tersebut. Pada 2016 kemarin, ia memberangkatkan 700 TKI dengan sistem subsidi tersebut.
Ia menyebut saat ini baru 14 pabrik elektronik di Malaysia yang menerapkan hal itu.
Beberapa perusahaan tersebut antara lain Phillips , Osram, TDK Lamda, VS Industry, Nichicom, dsb. (sumber: tribun)
>
